NGAMPRAH– Untuk menekan angka kemiskinan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menggenjot program pemberian jaminan hidup untuk warga kurang mampu dengan kebijakan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Untuk diketahui, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) saat ini jumlah warga miskin di KBB mencapai 150.000 orang.
Menurut Kepala Dinsos KBB, Heri Pratomo, program seperti pemberian jaminan hidup untuk warga kurang mampu kini terus dijalankan.
“Seperti tahun ini kita juga mendapatkan kuota dari pusat untuk menyalurkan bantuan sembako. Itu diberikan ke 101.415 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di KBB. Kami pun pastikan, pembagiannya merata di 16 Kecamatan,” kata Heri, Kamis (30/1).
Adapun menurut Heri, kini Dinas Sosial KBB juga tengah fokus pada program graduasi KPM. Ditargetkan dari jumlah KPM 73.356 pada tahun ini, secara bertahap bisa tergraduasi.
“Sampai bulan Desember 2019 lalu, sebanyak 531 KPM sudah tergraduasi. Ke depan kami ingin lebih banyak lagi KPM yang bisa mandiri, walaupun sekarang masih jauh dari angka,” tuturnya.
Heri menambahkan, saat ini pihaknya pun tengah gencar melakukan penempelan stiker PKH di rumah penerima bantuan. Penempelan stiker di setiap rumah diharapkan mampu menambah jumlah PKH yang tergraduasi.
“Penempelan stiker bisa menimbulkan rasa efekt malu. Apalagi, kalau mereka memang sudah bisa benar-benar mandiri,” ucap Heri.
Pemkab Bandung Barat sebelumnya sudah memulai program “Ngariksa Lembur” yang dimana kebijakannya untuk pengentasan kemiskinan secara absolute di sejumlah daerah.
Program tersebut langsung digagas oleh Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Umbara, yang terjun langsung mencek rumah warga miskin tidak layak huni dan mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga miskin di tingkat akar rumput. “APBD yang sudah ada ini bakal pro rakyat. Bahkan bantuan ini langsung diberikan kepada warga miskin,” tandas Bupati. (drx)
