BANDUNG– Sebanyak lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung minim menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kas daerah.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Erik M. Ataurik membenarkan, jika lima BUMD yang dimiliki belum bekerja secara maksimal. Hal itu terlihat dari masih minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD.
Untuk itu, Pemkot Bandung akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja seluruh BUMD yang dinilai belum memuaskan. Pihaknya juga telah menggelar rapat bersama Banggar DPRD Kota Bandung membahas masalah ini. Dalam rapat tersebut memang sektor pendapatan paling disorot
“Berdasarkan rapat dengan Banggar, sektor pendapatan jadi concern. Karena niat bentuk BUMD selain untuk memudahkan, juga memberi kontribusi (terhadap PAD), itu hasil evaluasi kami dengan banggar,” kata Erik, Jumat (6/12).
Menurut Erik, Pemkot Bandung telah memberi penyertaan modal kepada masing-masing BUMD. Pihaknya tentu akan meminta pertanggung jawaban kepada jajaran direksi BUMD agar pendapatan bisa dimaksimalkan.
“Sekarang momentum, mereka sedang membuat RKAP 2020. Terus juga sekarang seleksi direksi dua BUMD masih berproses. Masalah pendapatan harus menjadi perhatian,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan semua BUMD yang ada belum bekerja optimal mulai pemanfaatan aset hingga kegiatan bisnis yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. “Yang jelas, empat BUMD belum optimal. Kami lihat dan evaluasi agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Dari lima BUMD tersebut, tercatat ada empat di antaranya yang paling menjadi sorotan. Mulai dari PD Pasar ,BPR, PT BII dan PDAM. Sedangkan PD Kebersihan masih dalam transisi.
“Jadi empat BUMD ini paling disorot soal kontribusi PAD yang belum memuaskan. Tahun depan jelas target harus tercapai dan lebih baik dari tahun ini,” pungkasnya. (bbs/mg2/drx)
