NGAMPRAH– Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Dengan begitu, segala program yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan di periode pertama pasangan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan bisa direalisasikan dengan baik terutama mampu menyentuh kepentingan masyarakat.
Komisi III DPRD KBB sendiri saat ini bekerja membidangi urusan pembangunan, bidang penataan ruang, bidang permukiman, bidang perencanaan pembangunan, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan dan bidang lingkungan.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Iwan Ridwan menyatakan, secara kelembagaan pihaknya siap mengawal semua program pemerintah, termasuk dalam upaya mengenjot proyek lanjutan pembangunan infrastruktur jalan.
“Seluruh pembangunan fisik kita akan terus kawal agar bisa dikerjakan maksimal. Dengan begitu kami harapkan pemerintah bisa merealisasikan program pembangunan sesuai Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Iwan di Padalarang, kemarin (11/11).
Iwan menyebutkan pengerjaan gedung DPRD KBB dan pengerjaan proyek Kereta Api Cepat (KCIC) Jakarta-Bandung masuk dalam prioritas kontrol Komisi III DPRD KBB. Komisinya kata Iwan, sekarang intensif melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah pembangunan fisik di lapangan.
“Walaupun memang harus dikerjakan secara bertahap, namun kami ingin agar pengerjaan pembangunan ini bisa dituntaskan dengan baik,” katanya.
Selain itu menurut Iwan, kini Komisi III juga mendorong Pemkab Bandung Barat agar konsen menangani kawasan kumuh di Bandung Barat. Penataan kekumuhan dilakukan agar KBB berubah wajah menjadi daerah yang livable dan lovable.
Apalagi, sejak tahun 2016, di wilayah perkotaan di Bandung Barat masih ada kawasan kumuh. Berdasarkan data Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), kecamatan Padalarang memiliki kawasan kumuh terluas, yakni 66 hektare di 3 desa, diikuti Kecamatan Cililin 22 hektare (2 desa), Lembang 19 hektare (2 desa), dan Ngamprah 13 hektare (3 desa).
“Masalah kekumuhan di KBB juga harus cepat di selsaikan. Secepatnya, kami akan minta data jelas wilayah mana saja yang harus dituntaskan kekumuhannya,” kata Iwan.
“Selain itu, kami juga akan melakukan identifikasi kategori kekumuhan. Apa karena faktor tidak layak huni atau persoalan drainase yang masih terbatas. Persoalan ini yang akan kami koordinsasikan dengan dinas terkait,” tambahnya.
