BANDUNG – Berawal dari pernyataan salah satu anggota dewan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mengancam akan menutup akses pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti PD Kebersihan Kota Bandung bereaksi keras dengan stetmen itu.
Pjs Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung Gun Gun Saptari mengatakan, adanya tuduhan tunggakan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dan tonase itu tidak benar.
Menurutnya, temuan tunggakan tersebut sebetulnya telah lama terjadi pada 2011 sampai 2014. Padahal, berdasarkan pernyataan anggota dewan KBB catatan setiap tahun Kota Bandung untuk pembayaran tonasi selalu tidak pernah lunas hingga tercatat terakumulasi Rp 3,2 miliar.
“Kejadian itu sudah sangat lama, tampaknya ada pemahaman yang belum sama antara Pemkot Bandung dengan KBB di saat ini yang belum tuntas. Karena data di kami tidak ada catatan hutang tersebut,” kata Gun Gun Saptari saat dihubungi oleh Jabar Ekspres di Balaikota Bandung. Senin (04/11).
Pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah KBB untuk menyamakan data dan pemahaman agar bisa menemukan penyelesaian yang tepat.
“Prinsipnya kami beritikad baik untuk menyelesaikan itu sesuai aturan,”jelasnya.
Pihaknya juga tidak mengetahui secara detail antara pemerintah priode 2013-2018 saat itu dijabati oleh Ridwan Kamil, oleh karena itu belum pernah ada sinkronisasi antara priode sebelumnya dengan sekarang di masa Wali Kota Bandung Oded M. Danial.
“Iya itu yang sedang kita coba cek,”singkatnya.
Gun Gun menambahkan pernyataan tersebut hanya keluar dari salah satu anggota Dewan Pemerintah KBB yang menyatakan ada temuan BPK. Sedangkan pihaknya belum menerima laporan terkait.
“Kami belum terima laporan temuan BPK dan juga tagihan dari pemerintah KBB terkait hal tersebut, jika memang ada hutang tersebut,”tambahnya
Pihaknya juga akan mencari informasi yang benar dan akan mengkonfirmasi detailnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Yudi Cahyadi meminta DLHK dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Saya sudah minta DLHK dan PD Kebersihan Kota Bandung untuk segera berkoordinasi dengan rekan-rekan di Pemerintah KBB. Bisa jadi ada hal yang harus dikonsolidasi terkait data dan nilai pembayaran,” ujar Yudi, sabtu (04/11) di Bandung.
