oleh

DPR Terima Surat Pemberhentian Kapolri

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima empat surat dari Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah meminta persetujuan untuk pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Titi Karnavian.

Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-3 DPR RI yang digelar pada Selasa (22/10) sore. Di ruang rapat paripurna II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menjelaskan, surat pertama bernomor R 48 tanggal 9 Oktober 2019, terkait permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Kemudian kedua dua, surat dengan nomor R49 tanggal 16 Oktober 2019, tentang permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

”Surat ketiga Presiden meminta persetujuan pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Surat itu bernomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal: permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri,” jelas Puan.

Selanjutnya, Puan membacakan surat terakhir dari Presiden. Surat itu berkaitan dengan calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

”Terkahir, nomor R52 tanggal 21 Oktober 2019. Hal: calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa jabatan tahun 2019-2023,” ucapnya.

Setelah menerima surat tersebut, Puan mengatakan surat itu akan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR dan sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.