BANDUNG – Ketimpamgam di antara Kota dan Desa di Jawa Barat pada triwulan ke II 2019 mengalami peningkatan tipis sebesar 0,319. Akan tetapi secara umum petumbuhan ekonomi meningkat di angka 5,68 perse (yoy).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jabar, Sahat MT. Panggabean mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jabar didukung kekuatan fiskal berupa dana DIPA, dana transfer ke daerah dan Dana Desa (DD).
Hal itu diketahui di sela-sela Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR) tingkat Wilayah Jabar Triwulan II 2019 yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jabar di Bandung, Rabu (25/9).
Sahat mengatakan, peningkatan ini bukan berarti pertumbuhan ekonomi di Jabar selaras dengan menurunnya angka ketimpangan desa. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
“Ini menunjukan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang sangat tinggi tidak otomatis diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pemerataan yang signifikan,” kata Sahat.
Maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Jabar perlu diarahkan dengan cara menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan.
Dengan begitu, nantinya akan ada peningkatan kesejahteraan, kesenjangan antar kelompok dan berkurang ketimpangan sesuai konsep pembangunan ekonomi inklusif.
Sahat menilai, untuk lebih menurunkan kemiskinan, perlu adanya perluasan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkatkan akses pembiayaan.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwa Kamil mengakui, adanya ketimpangan antara desa dan perkotaan sedang dibenahi dengan membuat program-program khusus untuk desa-desa di Jabar.
Menurutnya, beberapa program yang sedang dijalankan untuk desa yaitu One Village One Company (OVOC). Program ini memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk dapat mengelola potensi desanya untuk kesejahteraan warga.
Selain itu, untuk memudahkan akses informasi, program desa digital akan terus dikembangkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Sehingga, potensi desa akan terinformasikan secara luas melalui internet.
’’Seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya,’’kata pria yang akrab disapa Emil ini.
