BANDUNG – Hingga saat ini masih ada sebanyak 66 Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih belum terakreditasi. Sementara yang sudah menjalankan akreditasi baru mencapai 65 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Dinas Pendudukan Kota Bandung Edy Suparjoto, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (17/9).
”Dari 66 sekolah negeri SMP itu sebagian atau lima sekolah negeri yang memang baru dibangun,” ungkap Edy.
Menurutnya, kelima SMP tersebut belum terakreditasi karena baru beroprasi di bawah tiga tahun. Sementara untuk pemenuhan akreditas tersebut jika sudah beroperasional tiga tahun lebih.
”Sekarang ada beberapa sekolah yang sedang menunggu akreditasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ketentuan di atas tiga tahun beroperasional merupakan kebijakan dari satu siklus, yaitu ketika sudah ada siswa yang masuk dan siswa yang keluar atau lulus.
”Setelah itu (ada yang masuk dan lulus) baru bisa melaksanakan akreditasi, kalau siswa yang telah lulus tetap mendapatkan ijazah yang sah, karena legalitas sekolah ditunjukkan dengan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Jadi, beda dengan akreditasi, kalau akreditasi untuk mengukur keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan, sedangkan NPSN nomunklatur legalitas pendirian sekolah,” jelasnya.
Sementra untuk sekolah negeri tingka SD, Edy mengklaim hampir semua sudah melaksanakan akreditasi dan sedang melaksanakan akreditasi.
”Sebelumnya juga sudah ada 16 sekolah negeri SD dan SMP yang terakreditasi terakhir. Selebihnya sedang mempersiapkan akreditasi bagi masing-masing sekolah dimana sebagian sudah jatuh tempo empat tahun, khusus untuk tahun 2019 ini dimulai pada November yang akan datang,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Akreditasi Negeri Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Prorvinsi Jawa Barat pernah mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar tiga ribu-an sekolah negeri dan swasta mencakup SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang belum terakreditasi di Provinisi Jawa Barat.
Ketua BAN S/M Jawa Barat, Prof Udin Saud menjelaskan anggaran program akreditasi sekolah keseluruhan sebanyak Rp 33 M, sedangkan sekitar 6.000-an sekolah sudah terkareditasi, sisanya akan dilaksanakan akhir tahun 2019.