BANDUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat (Jabar) tampaknya masih santai untuk menghadapi pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak yang diprediksi berlangsung 2020 tahun depan. Sebab, lembaga eksekutif dan legislatif itu belum menetapkan jumlah anggaran pilkada Jabar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar Bambang Mujiarto mengaku, pihaknya bersama lembaga terkait sedang memproses pelaksanaan pembahasan anggaran pilkada Jabar. Komisi I berencana akan membaha anggaran pilkada Jabar akan dibahas dalam waktu dekat.
“Kami sedang proses pembahasan. Karena ini masih menunggu pembahasan anggaran perubahan,” ujar Bambang, saat ditemui Jabar Ekspres, di ruang kerjanya, kemarin (24/7).
Bambang juga membantah jika pembahasan anggaran pilkada ini lambat. Menurut dia, pembahasan anggaran pilkada itu sudah dijadwal sesuai proses tahapan.
“Ada tahapan mekanismenya. Jadi ini belum terjadwal aja,” terangnya.
Meski begitu, Bambang menekankan, jangan sampai pelaksanaan pilkada menimbulkan persoalan teknis hanya gara-gara anggaran yang tidak diketuk palu lebih awal.
“Jika melihat pilkada-pilkada sebelumnya selama ini belum ada persoalan teknis yang signifikan. Saya yakin pilkada 2020 juga berjalan lancar,” yakinnya.
Politikus PDIP Jabar itu juga belum bisa memastikan kebutuhan jumlah anggaran pilkada tahun depan. Sebab kata dia, pihaknya belum pernah melakukan pertemuan bersama pihak-pihak lainnya terutama dengan KPU Jabar sebagai penyelenggara pilkada untuk membahas anggaran tersebut.
“Nanti kami akan bahas soal anggaran ini dengan pihak terkait. Karena ini memang belum masuk tahapannya,” terangnya.
Tetapi Bambang menekankan, pihaknya memastikan jumlah anggaran pilkada yang akan dikucurkan berdasarkan kebutuhan.
“Tentu ini masih perlu dibahas bersama,” singkatnya.
Tetapi kata dia, pihaknya akan memberikan pengawasan ketat mengenai penggunaan anggaran nantinya.
“Jangan sampai anggaran yang diberikan nantinya tidak selaras dengan rencana yang sudah diprogramkan. Ini harus ada penguatan-penguatan pengawasan supaya tidak ada penyelewengan,” tegasnya.
Selain itu, anggaran pilkada harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, yang terlahir dari proses demokratisasi.
“Kalau hanya mencetak pemimpin gampang tapi kalau melahirkan pemimpin dari proses demokrasi yang baik tentu ini harus ditopang dengan kinerja profesional dari penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri,” katanya.
