CIMAHI – Setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan akhirnya Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna melantik Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai Seketaris Daerah (Sekda) definitif Kota Cimahi.
Terpilihnya Dikdik setelah melalui open bidding dan menyisihkan dua nama lainnya yaitu Staff Ahli Bidang Pemerintahan Maria Fitriani dan Kepala Diskominfoarous Kota Cimahi, Harjono.
Selain melantik Sekda, Ajay juga melantik Yanuar Taufik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Totong Solehudin sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, Eka Handayani sebagai Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Disdagkoperin, Nurlaila sebagai Kasubag Program dan Keuangan pada Dishub danYanti Nursanti K sebagai Kasubag Administrasi Keuangan pada Sekda.
Usai pelantikan, Ajay M Pritana meminta Sekda dan dua kepala SKPD lainnya langsung menyesuaikan ritme pekerjaan dan langsung menggenjot program-program yang penerapannya yang belum optimal.
”Langsung kerja saja, harus amanah, sesuai tupoksinya. Untuk rasionalisasi misalnya, langsung nanti dirapatkan dan lakukan pembahasan. Untuk SKPD yang kosong, alhamdulillah sudah terisi, jadi bisa lebih optimal juga,” singkat Ajay, di Gedung A Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, Jumat (19/7).
Sementara itu, Dikdik mengatakan, setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan Sekda definitif, maka bukan satu hal yang mudah untuk bisa mengoptimalkan seluruh kebijakan Pemkot Cimahi. Khususnya kebijakan yang terkait pembangunan yang bisa dijalankan dengan baik.
”Mudah-mudahan setelah definitifnya Sekda kita bisa memacu seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Cimahi ini bisa melayani masyarakat,” kata Dikdik.
Menurutnya, program prioritas pembangunan walikota akan menjadi acuan untuk dirinya bekerja.”Kita harus bisa mensukseskan itu,” ujarnya.
Terkait adanya rasionalisasi anggaran di Pemkot Cimahi, mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengaku, sebenarnya isu defisit anggaran bukan terjadi pada tahun ini saja, tapi pada tahun-tahun sebelumnya pun kerap terjadi.
”Ini bukan hal yang baru. Nah bagaimana kita menyikapinya?, tentu dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengefisienkan pembiayaan yang ada dan memang setiap tahun kita melakukan prioritasi,” ucapnya.
Dikdik menuturkan, rasionalisasi ini akan menjadi semacam model bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program-program kerjanya.
