JAKARTA – Bursa calon ketua umum (Caketum) Partai Golkar terus memanas. Sebanyak 10 Ketua DPD II Golkar di Maluku dinonaktifkan dari jabatannya. Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempersilakan mereka mencabut dukungan untuk dirinya maju pada Musyarawah Nasional (Munas) pada Desember 2019 mendatang. Tujuannya agar tidak lagi ada pemecatan. Sementara itu, isu aklamasi pemilihan ketua semakin menguat.
“Saya persilakan mencabut dukungan agar tidak dipecat atau di-Plt (pelaksana tugas), tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (10/7). Ini dilakukan menyikapi kabar penonaktifan 10 Ketua DPD II Golkar di Maluku.
Ke-10 Ketua DPD II Golkar yang dinonaktifkan adalah di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.
Sebelumnya, mereka mendukung Bamsoet maju sebagai caketum Golkar pada Munas 2019. “Saya tidak ingin mereka jadi korban gara-gara mendukung saya,” jelas Bamsoet yang juga Ketua DPR RI itu.
Penonaktifan itu juga dibenarkan oleh eks Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Azis Samual. Menurut dia, proses penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku itu dilakukan dalam rapat pleno jam 14.00 waktu Ambon hari Selasa 9 Juli 2019,” terang Aziz. Dia menilai penonaktifan tersebut tidak sah. Sebab, rapat pleno tersebut hanya dihadiri Wakil Ketua DPD II Partai Golkar. Sementara Ketua DPD dan sekretaris DPD tidak hadir. “10 Ketua DPD itu mendukung Bamsoet. Lalu itu arahan dari DPP. Menurut info yang kami dapat itu arahan dari Melkias Mekeng untuk menonaktifkan. Ini kan cara yang tidak benar dan melanggar AD/ART partai,” tuturnya.
Memanasnya internal Golkar ini diduga karena ada sejumlah pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Terutama terkait posisi strategis di tubuh Golkar. Ketua DPP Golkar bidang Kerjasama Ormas Sabil Rachman menilai ada peluang pemilihan ketua umum Golkar dilakukan secara aklamasi. “Jika melihat banyaknya dukungan kepada Airlangga Hartarto yang berada di atas 400 pemilik suara, aklamasi bukan hal yang tidak mungkin,” ujar Sabil.
Menurutnya, menjelang Munas Golkar pada Desember 2019 mendatang, para calon ketua umum maupun pemilik suara tentu telah membangun komunikasi politik. Tujuannya guna menyampaikan gagasan dan harapan serta membangun kesepahaman dukungan. “Proses ini berlangsung dinamis dan butuh kemampuan meyakinkan serta kepiawaian calon menjual diri dan gagasannya,” jelasnya.
