BANDUNG – Jawa Barat akan melakukan digitalisasi penduduk pada 2020. Uniknya, sensus melalui metode digital itu akan dilakukan secara mandiri oleh warga.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, selain untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat melek digital warga Indonesia, akurasi data juga berpengaruh terhadap manajemen anggaran, supaya tepat sasaran.
”Nanti tahun 2020, (sensus) akan dilakukan secara serentak nasional oleh BPS (Badan Pusat Statistik, Red). Metodenya baru warga meng-update sendiri datanya. Nanti dengan keunggulan digital, dilakukan updating verifikasi,” kata Ridwan Kamil usai dengan Badan Pusat Statistik Jawa Barat di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (3/7/2019).
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, sering kali menemukan fluktuasi angka penduduk di sejumlah daerah di Jawa Barat. Faktor pendorongnya, bukan karena kelahiran dan kematian, melainkan disebabkan adanya migrasi penduduk.
”Jadi Pemprov harus punya data yang bisa membuat belanja APBD ini akurat, jangan sampai ngasih hibah terus ke orang ternyata dia sudah jadi kelompok menengah ataupun sebaliknya dia layak dibantu. Tapi, tidak ada didata sehingga uangnya jadi tidak tepat sasaran. Ini kan cukup merepotkan bagi manajemen anggaran kita kalau datanya tak akurat,” papar Kang Emil.
Untuk diketahui, metode sensus yang bertujuan untuk keakuratan data ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sensus mandiri akan diperkuat dengan terbitnya Perpres No 39 tahun 2019 tentang satu data. Semua instansi pusat dan daerah diharuskan kompak dalam menyamakan data kependudukan.
Kang Emil mengatakan, basis data utama kependudukan tetap oleh Disdukcapil. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil se-Jawa Barat dan instansi penyuplai data lainnya untuk mengetahui kondisi secara pasti jumlah penduduk di setiap daerah.
”Namun, sekadar info di Jawa Barat lelakinya lebih banyak 620 ribu dibanding perempuan,” katanya.