Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok juga disebut-sebut memiliki peluang untuk masuk ke posisi 15 dengan membawa efek kejut. Status Ahok sebagai narapidana, tentu akan menjadi sorotan rivalnya nanti di 2024. Jika ingin maju ke bursa capres 2024, perlu ada prestasi-prestasi yang dibuat Ahok sejak saat ini.
Founder Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung seru. Pilpres 2024 disebutnya akan menjadi ajang pertarungan empat ideologi yang berbeda. “Pertama, empat ideologi kembali bertarung. Bisa jadi keempat-empatnya lebih kuat, lebih punya pengalaman. Kedua, yang bertarung nanti semuanya adalah penantang, tak ada incumbent. Karena Jokowi tak bisa mencalonkan lagi. Artinya, semua calon statusnya sama,” papar Denny JA.
Empat ideologi itu adalah ideologi reformasi, ideologi Islam politik, ideologi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, lalu ada ideologi hak asasi manusia (HAM). “Ideologi politik reformasi. Paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjadi presiden pertama era reformasi. Paham politik reformasi itulah yang dianut politik di Indonesia. Ini ideologi mainstream. PDIP ada di sini, juga Golkar, juga kaum minoritas. Dalam Pilpres 2019, mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi,” tegasnya.
Kemudian ideologi Islam politik. Paham ini menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Dia pun mencontohkan beberapa ormas yang dinilainya menganut paham ini. Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019. Yakni pendukung Prabowo Subianto.
Kemudian, ideologi kembali ke UUD 1945. Ideologi ini tidak setuju dengan sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang. Pelopor paham ini adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Pada 2009, tokohnya adalah Letnan Jenderal Suryadi. Mantan Panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini. Dalam Pilpres 2019, tokoh yang ingin kembali ke UUD 45 yang asli, Djoko Santoso, juga berada di kubu Prabowo Subianto.
Terakhir, ideologi hak asasi manusia. Penganut paham ini banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang liberal. Paham ideologi ini yang mengkritik kinerja Jokowi yang kurang tuntas menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. “Jika Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi justru sebaliknya, yaitu kurang liberal. Jokowi dianggap kurang tuntas menyelesaikan isu HAM. Mulai kasus gerakan 65 hingga pembunuhan Munir. Tokoh ideologi ini lebih banyak dari LSM. Haris Azhar misalnya. Dia mengkritik keras Jokowi. Tapi dia juga tak mau membela Prabowo,” pungkasnya.
