Pemilu Jangan Lagi Bermasalah

Penulis: Risky AnggionoEditor: Risky AnggionoJumat, 28 Jun 2019 - 08:36

HARUS BERTANGGUNGJAWAB: Berbagai aksi ketidakpuasan yang dilayangkan oleh kelompok masyarakat menuai kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemilu baik pada Pilpres dan Pileg. Bahkan, penyelenggaran Pemilu 2019 bisa disebut sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah indonesia yang menelan korban ratusan jiwa petuga KPPS dan keamanan karena kelelahan.

JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu 2019 menyisakan banyak persoalan. Mulai maraknya praktik politik uang, hingga banyaknya petugas yang meninggal dunia. Sehingga, desain pemilu pun harus dievaluasi. Muncul desakan agar pilpres dan pileg dipisah.

Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, banyak sekali catatan yang tidak positif dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Selain praktik politik uang yang sangat marak, kasus meninggalnya sekitar 700 petugas pemilu juga menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan.

’’Ini luar biasa. Pemilu kali ini memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga agar kedepannya tidak terulang kembali,” kata Siti Zuhro saat mengisi diskusi bertemakan “Evaluasi pemilu serentak, bisakah pileg dan pilpres dipisah lagi?’’ di Media Center DPR RI kemarin (26/6).

Menurutnya, desain pemilu apapun akan tidak aplikatif, jika tidak disiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Terlebih, selama ini tidak ada upaya serius untuk membenahi sistem yang betul-betul menunjukkan reformasi kelembagaan yang memadahi.

“Perlu ada prakondisi reformasi parpol, reformasi hukum untuk menghadirkan suatu pemilu yang jauh lebih berkualitas,” terangnya

Zohro mengatakan, ke depannya pemilu harus kembali kepada amanat amandemen konstitusi yaitu memperkuat sistem presidensial. Sebab, dalam praktiknya pilpres harus digelar lebih dahulu sebelum pileg.

“Kalau pilegnya didahulukan, maka akan sangat transaksional,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPD asal Maluku Jhon Pieris sepakat pelaksanaan pemilu menggunakan sistem lama, yaitu pemilihan legislatif dan presiden harus dipisah. Alasannya, kesiapan kelembagaan dinilai masih kurang. Pemerintah kurang memprediksi apa yang akan terjadi.

“Sebagai contoh soal kecil saja, di puskesmas itu waktu orang jatuh sakit dan meninggal, tidak ada dokter-dokter yang siap untuk 24 jam di situ,” katanya.

Kesiapan kelembagaan sangat nihil. Mereka berupaya mencari bentuk yang baru, tetapi tidak mampu mengatur strategi pemilu.

Alasan kedua, kata Jhon Pieris, dalam pemilu serentak, politik nasional hanya tercurahkan pada pilpres. Mulai dari perhatian media hingga perhatian partai politik sendiri.