JAKARTA – Partai Gerindra ditawari untuk masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024 mendatang. Tawaran ini sebagai bentuk penghormatan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin atas sikap ksatria Gerindra dalam Pemilu 2019. Namun, internal Gerindra belum memutuskan tawaran tersebut. Alasannya masih menunggu putusan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya pikir Gerindra pantas mendapat tawaran masuk kabinet. Kita melihat, Gerindra patuh kepada undang-undang dalam menyelesaikan perselisihan Pemilu 2019. Dalam kontestasi Pemilu 2019, Gerindra memang lawan. Namun, mereka gentlemen dengan menggunakan jalur sesuai UU. Terutama dalam menyelesaikan perselisihan sengketa Pemilu. Dengan sikap seperti itu, bagi kami mengapa tidak menawarkan kepada Gerindra,” ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).
Soal mau atau tidak, pihaknya mengembalikan hal itu kepada internal Gerindra. Yang jelas, lanjut Arsul, partai besutan Prabowo Subianto itu pantas mendapat tawaran. “Jika ditanya mau atau tidak, itu terserah mereka. Yang pasti, kita lebih hormati dan menghargai sikap Gerindra,” tuturnya.
Sebelumnya, Wasekjen PAN, Faldo Maldini menyatakan kemungkinan Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi di periode 2019-2024. Dalam video unggahannya pada Minggu (23/6) bertajuk ‘Prabowo (Mungkin) Gabung Jokowi’. di YouTube Channel miliknya, Faldo menilai ide Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi merupakan pilihan realistis. “So, mungkin nggak yang 12 persen gabung sama Jokowi? Gue nggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik,” kata Faldo dalam videonya. Hal sebaliknya juga mungkin bisa terjadi, jika Prabowo dinyatakan menang pilpres. Faldo menyebut Jokowi bisa saja bergabung di pemerintahan Prabowo-Sandiaga.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengatakan dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. “Di politik semua bisa terjadi, tergantung kesesuaian saja. Tak terkecuali bisa jadi juga Gerindra bergabung,” kata Karding. Menurutnya, bergabungnya Gerindra bergantung pada Presiden Joko Widodo. Dia meyakini meski berbeda pandangan politik, hubungan Jokowi dengan elit Gerindra cukup baik.