JABAR EKSPRES – Kabupaten Bogor akan menjadi pusat perhatian nasional pada awal Februari 2026. Ribuan pejabat pemerintah pusat dan daerah dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2) besok.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Sentul dan sekitarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan, sedikitnya 4.473 peserta dari unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota akan hadir dalam agenda nasional tersebut.
Baca Juga:ISMI Gelar Rakornas: Dorong Peran Strategis UKM di Tengah Tantangan Ekonomi GlobalADPMET Umumkan Hasil Rakornas, Soroti Kriminalisasi Pegiat BUMD Migas
Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan secara signifikan, terutama pada akses utama menuju lokasi kegiatan.
“Rakornas ini akan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di beberapa titik,” ujarnya.
Untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan koordinasi lintas instansi.
Pemerintah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas guna meminimalisir kemacetan selama Rakornas berlangsung.
“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” katanya.
Pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan diperkuat dengan personel gabungan* dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.
Mereka akan disiagakan di sejumlah titik strategis, khususnya jalur menuju dan dari kawasan Sentul.
Baca Juga:Prabowo Hadiri Rakornas 2024, Tekankan Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045Prabowo-Gibran Siap Panaskan Mesin Politik di Rakornas TKN
“Akan ada penambahan personel, baik dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dishub di titik-titik tertentu,” tambahnya.
Meski berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, Bima Arya mengakui aktivitas masyarakat tetap berpotensi terdampak.
Pemerintah pun menyampaikan permohonan maaf sekaligus mengimbau warga untuk menyesuaikan waktu serta rute perjalanan.
“Kami memohon maaf kepada warga yang mungkin terdampak dan mengajak masyarakat untuk menyesuaikan waktu serta rute perjalanan,” tutupnya.
Adapun, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.