JAKARTA – Prediksi kemenangan pasangan capres nomer 2 Prabowo-Sandiaga Uno terus menguat setelah lembaga survei asing asal Amerika Precision Public Policy Polling (PPPP) menyatakan prediksi kemenangan untuk 02.
Dalam survei ini disebutkan bahwa 54% resonden menginginkan presiden baru dan yang masih menginginkan Joko Widodo kembali menjadi jadi presiden sebesar 37%, sementara 9 % responden belum memeberikan jawabannya.
Selain itu, dari 54% responden menggap Joko Widodo tidak menjalankan pemerintahan dengan benar yang menghasilkan clean government. Sebab, diperintahannya masih banyak terjadi praktik korupsi yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.
Ketika ditanyakan siapa kandidat yang akan dipilih jika pemilihan dilakukan saat survei dilaksanakan, nama Joko Widodo mendapat hasil 38% sedangkan memilih Prabowo sebanyak 40 % dan sisanya menyatakan belum dapat memutuskan.
Metode survey dilengkapi dengan wawancara langsung yang dilakukan pada 22 Maret- 4 April 2019 dengan jumlah responden 3. 032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten / kota di 34 provinsi.
Hasil survei dengan melibatkan 3.032 responden, 58% menyatakan bahwa Indonesia sedang dikelola oleh pemerintahan Joko Widodo memburuk. Adapaun Margin kesalahan untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah +/- 1,78% pada tingkat kepercayaan 95%.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengapresiasi hasil survei yang memenangkan Prabowo-Sandi. Sebab lembaga survei asing asal Amerika tersebut merilis hasil survei capres 2019 dan telah dimuat sejumlah media nasional.
Dia mengatakan, lembaga survey asing lebih memiliki sifat independen dan bukan lembaga survei bayaran pihak sebelah.
’’ Mereka kan diundang ke Istana negara tahun lalu sama kangmas Joko Widodo,’’ sindir Ariefg kepada wartawan selasa (9/4).
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengaku sangat aneh jika lembaga-lembaga survei yang mengklaim dirinya independent yang hasilnya terus memenangkan Joko Widodo diundang ke istana oleh Joko Widodo.
Dia pun mencontohkan, Lembaga Survei seperti LSI. Menurutnya hasil survei lembaga tersebut sangat aneh. Sebab, antara survei dan faktanya yang terjadi dimasyarakat tidak simetris.
“Kita bisa lihat tingginya angka pengangguran, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang korup belum lagi partai pengusung Joko Widodo dimana Ketua Umum dan elitnya banyak di cokok KPK. Belum lagi membanjirnya TKA, masa iya, Joko Widodo bisa terus tinggi tingkat elektabilitasnya,” tutup dia. (fin/yan)
