JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo punya pekerjaan rumah sebelum 31 Maret. Satu yang belum tuntas, yakni tingkat kepatuhan seluruh anggotanya yang begitu jeblok dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Bayangkan saja, dari 552 anggota DPR wajib lapor penyampaikan LHKPN, hanya 111 wakil rakyat yang dinilai patuh. Sementara 441 belum lainnya belum juga memiliki komitmen yang kuat. Wajar jika muncul ide, untuk memblokir rekening pribadi, sampai perusahaan anggota parlemen yang tidak memiliki itikat baik.
“Ada beberapa peningkatan sebenarnya untuk pelaporan kekayaan dari berbagai institusi kalau dilihat dari ikhtisar pelaporan ya. Untuk DPR itu sudah 111 anggota DPR yang laporkan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, kemarin (26/3).
Berdasarkan data Direktorat Pendaftaran dan Penyelidikan (PP) LHKPN KPK sampai Selasa (26/3) pukul 12.00 WIB, dari 552 wajib lapor penyampaikan LHKPN anggota DPR RI, terdapat 111 yang sudah lapor dan 441 belum lapor.
“Artunya masih ada sekitar 400 orang lagi anggota DPR yang belum melaporkan dan kami harap itu nanti bisa ditingkatkan kepatuhan terhadap undang-undang untuk LHKPN ini menjelang 31 Maret 2019,” ucap Febri.
Ditambahkan Febri, dari identifikasi yang dilakukan pihaknya bahwa pada sistem penyampaikan LHKPN ada beberapa anggota DPR yang sudah mulai membuat draf. “Jadi, di pelaporan (LHKPN, red) itu tidak harus langsung melaporkan pada saat membukanya tetapi bisa bertahap dibuat draf dulu kemudian baru submit besoknya sepanjang belum melewati 31 Maret 2019,” ucap Febri.
Selain itu, kata di, KPK juga berencana akan mengumumkan para anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan kekayaannya.”Nanti pada bulan April semua penyelenggara negara terutama di sektor legislatif karena konteksnya adalah untuk upaya bersama mewujudkan pemilu yang berintegritas dan masyarakat agar lebih mengenal calon-calon yang maju dalam pemilu nanti, maka pada bulan April kami akan umumkan siapa saja yang sudah melaporkan kekayaannya,” tuturnya.
Hal tersebut, ucap Febri, diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat. “Nanti masyarakat bisa melihat siapa yang sudah lapor, siapa yang belum lapor. Kalau tidak ada namanya di sana berarti belum lapor dan juga bisa melihat sebenarnya untuk daerah masing-masing, apakah kekayaannya wajar atau tidak wajar dibanding penghasilan yang sah,” kata dia.
