JAKARTA – Ditangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi anti rasuah indonesia atau yang akrab disebut KPK membuat sejumlah pihak angkat bicara.
Peneliti politik dari Telkom University Bandung, Dedi Kurnia Syah berpendapat perlunya reformasi sistem kepartaian di Indonesia.
Dedi meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal, sehingga parpol seolah menjadi muara kekuasaan.
“Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan-red), seharusnya berpihak pada public. Semua parpol seharusnya oposisi, tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol,” terang Dedi di Jakarta, Jumat (15/3).
Lebih lanjut, penulis buku Komunikasi CSR Politik ini menyampaikan gagasan baru terkait partai politik di Indonesia. Parpol harus berada diluar kekuasaan.
Satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat pemilu, usai pemilu parpol harus kembali ke barak.
Meskipun kontroversial, Dedi menyutujui jika pembiayaan parpol ditanggung negara.
“Sebenarnya itu ide sangat baik, dengan APBN sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan. Negara memiliki kewenangan intervensi jika APBN, dulu pernah diwacanakan dan parpol pasti menolak, terangya.
Dalam penjelasannya, Dedi merisaukan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, hal ini karena pembiayaanya di luar tanggung jawab negara.
Menurutnya, kondisi ini memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.
“Bagaimanapun, kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian, demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban,” bebernya.
Terpisah, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kasus penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy melemahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.
Koalisi Jokowi-Maruf akan kehilangan fokus dan melemah karena kegaduhan internal dan tertangkapnya Ketum PPP, kata Pangi di Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut Pangi, TKN akan dibuat sibuk dan fokus pada kasus hukum yang dialami Romy. Karena mereka harus bekerja keras untuk menjaga dan mempertahankan elektabilitas Jokowi-Maruf dengan mengelola emosi publik.
