NGAMPRAH– Untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin sinergi dengan pemerintah di setiap kota/kabupaten. Salah satunya, dengan menyediakan kotak literasi cerdas (kolecer) di tempat-tempat kerumunan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, kolecer merupakan salah satu program Gubernur Jabar untuk meningkatkan indeks baca masyarakat. “Kolecer merupakan inovasi yang terbaik di dunia dan efektif meningkatkan minat baca masyarakat,” katanya dalam pertemuan dengan Forum Perangkat Daerah Bidang Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tema “Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan” di Padalarang, Kamis (14/3).
Iwa menjelaskan, dengan hadirnya kolecer di tempat kerumunan massa terbukti menarik banyak warga untuk membaca. Dalam sarana tersebut, disediakan berbagai buku yang bisa menambah pengetahuan dan juga keterampilan bagi pembacanya.
Terobosan tersebut diharapkan bisa diikuti oleh setiap pemerintah kota/kabupaten dengan menyinergikan program bersama pemerintah provinsi. “Kita sinergikan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian berbagai program. Selanjutnya, tentu akan ada evaluasi-evaluasi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, indeks baca masyarakat secara nasional masih rendah, yakni sekitar 25 persen. Angka tersebut diperoleh dari survei Perpustakaan Nasional tahun 2015 yang dilakukan di 28 kota/kabupaten di 12 provinsi atau mewakili 75% dari perpustakaan yang ada di Indonesia.
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jabar, Dinny Resmiati menambahkan, Dispusipda Jabar sudah membuat MoU dengan dinas perpustakaan dan kearsipan di setiap kota/kabupaten untuk menyinergikan berbagai program tersebut. Hal itu pun, harus ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggaran untuk bisa merealisasikan program.
Saat ini, menurut Dinny, semua kabupaten/kota di Jabar berupaya meningkatkan minat baca masyarakatnya dengan mendukung pengembangan berbagai sarana, seperti taman baca masyarakat dan perpustakaan desa. Namun untuk perpustakaan daerah, saat ini masih ada dua daerah yang belum memilikinya, yakni Kabupaten Pangandaran dan Banjar.
“Untuk KBB, sudah dapat alokasi DAK sebesar Rp 10 miliar. Untuk di Jabar memang tinggal Pangandaran dan Banjar yang belum memiliki perpusda, kami coba upayakan agar bisa mendapatkan bantuan keuangan ataupun DAK,” terangnya.
