Selain itu, lanjutnya, yang menjadi dilematis bagi pihaknya, adalah soal kewenangan. Sebab, untuk SMA/SMK sederajat saja, sekarang kewenangannya ada pada Pemprov Jawa Barat.
”Jangankan perguguran tinggi, SMA aja ditarik. Kita sulit pada saat mempertanggungawabkan anggaran dan sebagainya,” tegasnya.(ziz)