CIMAHI – Sejak diresmikan pada 17 November 2014 Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kota Cimahi mempunyai sebanyak 82 mahasiswa yang terbagi dalam tiga jurusan yakni Animasi, Teknik Otomasi Industri dan Teknik Informasi.
Dari angkatan pertama tesebut, ada sekitar 73 hingga 80 Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus diikuti para mahasiswa selama masa perkuliahan. Untuk mengawal proses pembelajaran, Pemkot Cimahi menggandeng ahli Institut Teknologi Bandung (ITB). Sebab belum memiliki gedung mandiri, proses kegiatan belajar pun menggunakan sarana Baros Information Techonolgy Creative (BITC), Jalan HMS Mintaredja, Baros.
Namun, sejak meluluskan angkatan pertama tahun 2017, pendidikan setara Diploma (D2) yang lahir dari Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan (Kemendikbud) itu, hingga saat ini kian tak jelas. Bahkan, bisa dikatakan vakum entah sementara atau selamanya.
Pejabat Seketaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengungkapkan, saat itu Cimahi menjadi bagian dari 17 kota/kabupaten untuk menyukseskan AKN. Selama belajar di AKN, semua mahasiswa mendapat beasiswa penuh sampai wisuda. Namun dalam perjalannya, AKN di Kota Cimahi hanya bertahan dua tahun.
”Sejak lulusan pertama, tak ada lagi aktifitas pembelajaran. Vakum, belum jelas. Sementara ini kita pending,” kata Tata di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, belum lama ini.
Menurutnya, pada 2017 yang lalu sebetulnya AKN sudah menerima sekitar 60 calon mahasiswa angkatan kedua. Setelah itu tak ada kelanjutannya lagi. Ia mengakui, sejak tahun 2017, belum ada koordinasi lagi dengan pemerintah pusat terkait kelanjutan AKN.
”Kita nunggu kebijakan selanjutnya. Karena secara program juga kelanjutanya gak jelas,” ujarnya.
Dirinya cenderung menyerahkan kebijakan AKN itu kepada pemerintah pusat. Sebab, kata Tata, saat AKN berdiri di Kota Cimahi 2014 lalu, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan pengawalan. Seperti contohnya bangunan untuk tempat belajar.
Namun, sampai saat ini belum ada informasi bantuan itu akan disalurkan. Agar proses pembelajaran tetap berlangsung dulu, Pemkot terpaksa memaksimalkan BITC, yang notabenya bukan peruntukan.
”Kita kan menyiapkan tempat nanti bangunan dibantu, ternyata setelah berjalan bangunan tidak dibantu. Akhirnya digunakan BITC. Semula diprogramkan dibantu pusat ternyata menjadi hilang,” jelas Tata.
