NGAMPRAH– Tahun ini, Pemkab Bandung Barat mendapatkan bantuan anggaran dari APBN untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan nilai mencapai angka Rp 80 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukan bagi 24.000 rutilahu yang butuh penanganan segera dan tidak mungkin hanya mengandalkan dari APBD kabupaten.
“Rencananya kami akan mendapatkan bantuan dari pusat yang nilainya mencapai Rp 80 miliar untuk penanganan rutilahu dari Kementerian PUPR. Dengan bantuan tersebut diharapkan mampu menuntaskan rutilahu yang masih tersisa,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KBB Rachmat Adang Syafaat di Ngamprah, kemarin.
Adang menyebutkan, dengan adanya bantuan itu diharapkan seluruh rutilahu bisa dituntaskan dalam waktu lima tahun sesuai dengan target dari Bupati Aa Umbara Sutisna. Dirinya menargetkan dalam setahun ada 6.000 rutilahu yang bisa diperbaiki. Satu rumah mendapatkan alokasi bantuan Rp 25 juta. Nominal itu jauh lebih besar dari bantuan yang bersumber dari APBD, yang biasanya antara Rp 10-15 juta.
Keterbatasan anggaran di APBD KBB membuat alokasi bantuan untuk rehabilitasi rutilahu setiap tahunnya hanya dianggarkan sekitar Rp 2,5 miliar. Oleh sebab itu pihaknya berusaha untuk mencari bantuan dari pusat ataupun swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), agar ada percepatan perbaikan rutilahu di KBB. Hingga kini tercatat sudah ada 200 rutilahu di 16 kecamatan yang dibangun melalui bantuan dana CSR.
“Bupati melalui kegiatan Forkopimda setiap bulannya selalu melakukan bedah rumah di semua kecamatan. Di minggu ini agenda itu akan digelar di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan total ada sekitar 60 rutilahu yang akan dibedah,” sebutnya.
Bupati Aa Umbara menyebutkan, perbaikan rutilahu menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya. Melalui kegiatan
“Bandung Barat Lumpat Ngariksa Lembur”, beserta unsur Forkopimda dirinya terus berkeliling dan melakukan rehabilitasi rutilahu. Persoalan ini harus dituntaskan tanpa mengganggu dana APBD dengan mengoptimalkan peran dari pengusaha untuk memberikan program bantuan CSR.
