Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Pemkot Cimahi Bangun Mall Pelayanan Publik

“Tapi kita akan upayakan secara maksimal. Pembangu­nan dalam waktu dekat dengan target akhir tahun kita sudah punya gedung,” tandasnya.

Terpisah Kepala Bidang Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter­padu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, Dodi Mulyo­hadi mengatakan, pembangunan MPP dengan payung hukum Permenpan nomor 23 Tahun 2017. Di­mana MPP merupakan ke­bijakan baru dari pemerin­tah pusat. Sehingga pe­layanan sudah mulai terin­tegrasi antara pelayanan daerah dengan pelayanan instansi vertikal.

“Awalnya pelayanan satu pintu yang terintegrasi dengan SOPD di internal Pemda. Sekarang ditingkatkan sta­tusnya jadi Mall Pelayanan Publik,” kata Dodi.

Menurut Dodi, MPP sen­diri dibangun sebagai upaya dari pemerintah dalam mem­beri kemudahan pelayanan.

“Dengan adanya MPP ma­syrakat bisa menyelesaikan kebutuhan administrasi hanya di MPP tanpa harus mondar-mandir dari satu tempat ke­tempat lain,” ujarnya.

Untuk melibatkan instansi vertikal pada MPP, Dodi mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosiali­sasi kepada instansi-tersebut dengan mengha­dirkan narasumber dari Menpan untuk memberikan pengenalan terkait MPP.

“Sosialisasi pertama pada Desember 2018, ada 10 in­stansi vertikal yang sudah siap bergabung. Target kami sekitar 23 instansi. Untuk tahap dua kita sosilisasi pada Jumat 1 Februari 2019 dengan narasumber ibu De­puti Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Dodi, pi­haknya sedang dalam tahap Memorandum of Understan­ding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan instansi-instansi vertikal tersebut.

“Di sini akan ada perjanjian hak dan kewajiban dari ma­sing-masing pihak. Sekarang masih dalam proses peng­erjaan perjanjian,” imbuhnya.

Ia berharap, dengan per­janjian tersebut maka pada saat launching semua pra­nata sudah siap. Yakni, Per­wal MPP, tim teknis atau pokja untuk membangun sinergitas antara SKP di pe­merintah daerah untuk mewu­judkan MPP.

“Kita bentuk tim dengan SK walikota. Ada yang ber­kaitan denga tim teknis, ada yang berkaitan dengan tim legal dan ada juga tim krea­tif serta tim kehumasan. Ini dilakukan agar MPP ini di­sentuh dari berbagai sisi,” terangnya.