NGAMPRAH– Lantaran terganjal persoalan lahan, pembangunan sekolah dasar baru di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tak kunjung terwujud.
“Sampai saat ini memang terganjal lahan untuk pembangunan SD baru di Suntenjaya dan itu sudah masuk usulan dewan. Namun soal lahan, kami masih cari solusi. Apakah di lahan aset desa atau di lahan perkebunan PTPN,” ujar Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan KBB Jalaludin di Ngamprah, kemarin.
Menurut dia, saat ini tiga SD di Desa Suntenjaya, yakni SDN 1 Suntenjaya, SDN 2 Suntenjaya, dan SDN 3 Cibodas tidak dapat menampung semua murid yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Selain terbagi ke dalam dua kelompok, sebagian murid harus berjalan kaki sejauh 6-7 kilometer menuju sekolah mereka karena tidak adanya angkutan umum.
Pemerintah desa dan pihak sekolah sebenarnya sudah mengajukan pembangunan sekolah baru di Desa Suntenjaya. Namun, pembangunan belum bisa terwujud lantaran terkendala ketersediaan lahan.
Di Desa Suntenjaya, sebenarnya ada lokasi yang cocok untuk pembangunan SD baru, yakni di Kampung Cikapundung. Namun, lahan di sana milik PT Perkebunan Nusantara VIII, sehingga harus ada koordinasi lebih lanjut.
“Namun, kami terus mendorong pembangunan sekolah yang baru, terutama di sejumlah titik perbatasan yang minim sekolah, tetapi jumlah siswa banyak,” kata Jalaludin.
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga melakukan penggabungan sekolah-sekolah yang minim siswa. Saat ini, ada enam SD yang akan digabungkan (merger), yakni di Kecamatan Padalarang, Cipeundeuy, dan Lembang.
Menurut Jalaludin, penggabungan sekolah-sekolah tersebut mengikuti berbagai ketentuan, di antaranya sudah disepakati para orangtua siswa, pemerintah desa setempat, serta dewan pendidikan. Dinas Pendidikan kemudian mengevaluasinya untuk kemudian dilakukan merger dengan SK bupati. “Intinya, merger ini harus satu tujuan, yakni untuk efektivitas kegiatan sekolah,” pungkasnya. (drx)