Rapor Akuntabilitas Kinerja, Jabar dan Bandung Pertahankan Predikat A, 20 Pemda Berpredikat BB

Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang dihapus karena tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar, bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran.

Selain memberikan penghargaan atas implementasi SAKIP, Kementerian PANRB juga memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan bahwa evaluasi implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem dalam manajemen kinerja. Evaluasi itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan. Oleh karena itu, Instansi Pemerintah harus memiliki kemampuan pengelolaan anggaran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ateh juga menekankan agar instansi pemerintah mampu menyusun perencanaan yang terintegrasi demi sasaran pembangunan prioritas. “Perencanaan harus jelas, apa yang akan dan ingin dihasilkan. Tentukan yang terpenting dari semua yang penting,” ujar Ateh.

Secara implisit, pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (HUMAS MENPANRB)

Peraih Predikat A Wilayah I
1. Prov Jabar
2. Kota Bandung

Peraih Predikat BB Wilayah I
1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kota Tanjung Pinang (Kepri)
3. Kabupaten Muara Enim (Sumsel)
4. Kota Sukabumi (Jabar)
5. Provinsi Sumatera Barat
6. kabupaten Serang (Banten)
7. Kabupaten Lebak (Banten)
8. Kabupaten Natuna (Kepri)
9. Kota Padang (sumbar)
10. Provinsi Kep. Riau
11. Kabupaten Karimun (Kepri)
12. Kota Lubuk Linggau (Sumsel)
13. Kota Payakumbuh (Sumbar)
14. Kabupaten Garut (Jabar)
15. Kota Bukittinggi (Sumbar)
16. Kota Tasikmalaya (Jabar)
17. Kota Pandeglang (Banten)
18. Kabupaten Bandung (Jabar)
19. Kabupaten Batanghari (Jambi)
20. Kabupaten Bangka Tengah (Babel)