JAKARTA – Pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi terhadap penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur keluarga miskin. Ini agar siswa yang juga berhak tidak dirugikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengungkapkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 masih digodok. Namun, Permendikbud baru tidak banyak yang berubah.
”Tidak banyak berubah tapi item-itemnya jauh lebih tegas. Misalnya SKTM harus diverifikasi,” ujar Dirjen Hamid, kemarin (6/1).
Hamid mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak menyalahkan sekolah atas kasus penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Sebab, sekolah adalah pihak yang hanya menerima SKTM dari pemegangnya.
”Seharusnya yang menerbitkanlah yang melakukan validasi atau verifikasi. Sekolah tidak punya jangkauan ke instansi pemda yang mengeluarkan SKTM. SKTM kan surat keterangan yang dikeluarkan pemda,” ucapnya.
Karena itu, Hamid mendorong media masa untuk memberitakan penyalahgunaan SKTM secara berimbang. Sehingga mendorong pihak yang menerbitkan SKTM melakukan verifikasi. Jadi bukan mendorong sekolah melakukan verifikasi, justru harusnya yang menerbitkan (SKTM).
”Nembaknya bukan ke sekolah atau Kemendikbud, itu salah nembak. Harusnya tanya ke dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi pemda yang mengeluarkan,” tegasnya.
Kemendikbud menargetkan, Permendikbud tersebut terbit pada minggu kedua Januari 2019 setelah berkoordinasi dan mendapatkan validasi dari kepala daerah. Saat ini Kemendikbud sudah melakukan pemetaan zona di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah zona yang telah dipetakan mencapai 2.580 zona.
Sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik serta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri.
Sistem zonasi juga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Sehingga lebih menjamin pemerataan akses pendidikan. Selain diterapkan dalam kebijakan PPDB, sistem zonasi juga diterapkan dalam kebijakan distribusi guru untuk mempermudah redistribusi guru di berbagai daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana, mengatakan, untuk di Kota Bandung sendiri dinilai belum memungkinkan menerapkan aturan tersebut. Hal ini sebabkan belum seimbangnya antara daya tampung sekolah dengan jumlah lulusan.
