Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah dan pengangguran masih relatif besar. Berdasarkan data per Agustus 2018, dari 131.01 juta Angkatan Kerja di Indonesia, sebagian besar (57,46%) berpendidikan SD-SMP, serta masih terdapat 5,34% yang menganggur.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi yang cepat khususnya di bidang teknologi digital yang dikenal dengan revolusi industri era 4.0 juga menjadi peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat.
Hampir separuh dari angkatan kerja nasional saat ini merupakan penduduk usia kerja muda. Pada tahun 2017, terdapat 43,39 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun). Generasi milenial yang memiliki karakteristik technology friendly berpeluang besar memanfaatkan peluang pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi.
Maka, program Kemitraan Ekonomi Umat ini memprioritaskan pengembangan 3 pilar yaitu Vokasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan. Ketiganya ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kapasitas sebagai technopreneur dan sociopreneur.
Selain itu, roadmap Revolusi Industri 4.0 telah menetapkan 5 sektor prioritas, salah satunya industri makanan dan minuman. Sektor pertanian yang sangat produktif dengan hasil yang dapat diprediksi berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mendukung value chain industri makanan dan minuman yang diproyeksikan menjadi kekuatan besar di ASEAN (ASEAN Food and Beverages powerhouse).
Kerjasama dengan pihak-pihak terkait amat diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.
Menko Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco Foundation, dan Yayasan Jam’iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practice.
”Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” katanya. (*/ign)
