Gubernur Usulkan Sekolah Satu Atap

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan masukan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy untuk membangun sekolah satu atap, dimana di dalamnya ada sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA.

Hal itu diungkapkan Gubernur, karena persoalan pembangunan SMA kerap mendapat kendala keterbatasan lahan, terutama di kota-kota Metropolitan. Pola pendidikan satu atap ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena sekolah-sekolah swasta sebut Emil, telah lebih dahulu mempraktikannya.

”Yang namanya sekolah swasta, SD nya di situ, SMP nya di situ, SMA nya di situ. Kalau di kita SMP nya di sini SMA nya pindah. Sehingga, selalu ada keluhan Pak Gubernur di sini tidak ada SMA, beli lahan susah Pak. Kayak di metropolitan, ya mahal ya susah,” kata Emil saat menyampaikan pemaparannya saat menjadi narasumber dalam seminar Nasional bertema Grand Desain Pembangunan Pendidikan Jawa Barat, kemarin (7/12).

Sayangnya ada semacam regulasi yang menghambat, diantaranya yakni kebijakan Gubernur yang hanya men­gurus SMA, sementara pen­didikan di tingkat dasar diurus oleh kabupaten.

“Itu salahsatunya yang men­ghambat inovasi-inovasi, tapi kalau boleh hal-hal se­perti itu diperjuangkan ada diskresi lah,” ungkapnya.

Apalagi sebut Emil, siswa se­kolah itu ada empat tipe. Tipe pertama anak tersebut pintar dan kaya, tipe semacam ini bukan menjadi tanggungan negara, karena mereka bisa memilih sekolah dimana saja.

Kemudian, ada siswa yang pintar tapi tidak mampu, un­tuk yang ini menjadi bagian negara yang ngurus, lalu ada siswa yang tidak pintar tapi mampu, mereka bisa memi­lih sekolah yang diminitani. Dan terakhir, ada yang tidak pintar juga tidak mampu. Ka­rena hal itu, pihaknya terus menggenjot untuk membe­rikan perhatian.

”Maka sedang menstanda­risasi seluruh kabupaten kota harus memberikan dana untuk membiayai anak-anak Jawa Barat,” tandasnya.

Pada kesempatan itu pun Emil merasa prihatin dengan kondisi anak-anak santri. Dia membandingkan, jika di se­kolah Negeri ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk jika MTs ada biaya bantuan dari dari Kemente­rian Agama.