Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang sukses mencegah adanya praktik korupsi. Cara yang dilakukan Pemprov DKI adalah dengan meningkatkan kesejahteraan aparatnya yang diatas rata-rata nasional, bahkan untuk tingkat swasta pun kalah.
Pemda DKI Jakarta contoh organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi. Boleh dikata Pemprov DKI zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK, tambah Bahtiar.
Disamping itu, cara lainnya untuk menekan angka korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah dengan memberikan alokasi keuangan kepada partai politik. Minimal, Rp10.000 per suara seperti hasil kajian yang sudah ada.
Parpol adalah sumber rekruitmen pejabat negara baik pusat dan daerah. Maka keuangan parpol yang sehat harus didukung supaya parpol dapat gunakan amggaran tersebut untuk fokus kaderisasi dan pendidikan politik, pungkasnya. (hrm/fin/ful)
BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH PROVINSI:
- RP3.000.000 (GAJI POKOK)
- RP5.400.000 (TUNJANGAN JABATAN)
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI:
- RP2.400.000 (GAJI POKOK)
- RP4.320.000 (TUNJANGAN JABATAN)
KEPALA DAERAH KABUPATEN /KOTA:
- RP2.100.000 (GAJI POKOK)
- RP3.780.000 (TUNJANGAN JABATAN)
WAKIL KEPALA DAERAH:
- RP1.800.000 (GAJI POKOK)
- RP3.240.000 (TUNJANGAN JABATAN
BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKILNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SUMBER:
- SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NO. S-520/MK.02/2015
- PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
