Bawaslu Gandeng Tim Cyber Crime Polri

BANDUNG – Badan Penga­was Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akan melakukan pen­gontrolan di media-media sosial melalui kerja sama Bawaslu RI dengan tim cyber Crime Mabes Polri.

Hal tersebut untuk memi­nimalisir kampanye dengan muatan dan materi yang mengandung isu Sara. ”Salah satu hal yang harus kita pan­tau larangan-larangan kam­panye di media sosial terma­suk materi dan muatan yang tidak sepatutnya maka itu penting menjadi pengawasan kami,” ujar Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah usai melaku­kan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan umum tahun 2019 bagi Aparatur Si­pil Negara tingkat provinsi Jawa Barat.

Dalam pengawasannya, di­harapkan tak ada pelangga­ran-pelanggaran yang dila­kukan para peserta pemilu.

”Hal tersebut yang menjadi konsen kita juga agar peserta pemilu tidak menggunakan dan tidak melakukan hal-hal yang dilanggar dalam aturan kampanye,” jelasnya seperti dilansir laman rmoljabar, ke­marin.

Sementara itu menurut man­tan Komisioner Bawaslu RI 2008-2012 Wahidah Suaib, masyarakat akan lebih cen­derung dan fokus terhadap Pemilihan Presiden dan Wa­kil Presiden, dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif. Hal itu karena Pemilu 2019 nanti, akan dilaksanakan se­cara serentak antara Pilpres dan Pileg.

”Ada beberapa yang patut kita waspadai dengan desain pemilu serentak ini, di mana pikiran dan konsentrasi orang terserap di pilpres, emosi pu­blik lebih mudah tersulut urusan pilpres dibanding pileg,” kata Wahidah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu dengan Sta­keholder Pemantau Pemilu dan Media Massa, yang dige­lar oleh Bawaslu Jabar, di Hotel Travello Bandung, Se­lasa (4/12).

Hal ini perlu diwaspadai kata dia, karena pemungutan suara untuk pilpres akan lebih didahulukan dibandingkan pileg. Sehingga, ketika para pemilih kecewa atas pilihan­nya yang kalah, maka kon­sentrasi untuk mengawal suara di pileg akan terpecah.

”Ini juga rawan yang penting diwaspadai, termasuk membangun kesadaran pe­milih bahwa pemilu serentak ini adalah pemilu pertama kita lakukan, jangan sampai tidak terkawal semuanya,” jelasnya.

Kerawanan ini lanjut dia, ada tiga faktor yang mem­pengaruhi. Pertama adalah independensi dari para penyel­enggara pemilu, yang tidak bermain kotor dengan salah satu peserta pemilu.