BOGOR -Ujian sekolah di Bogor disusupi lambang PDIP dan Golkar. Lambang partai ini masuk dalam soal ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas 6 SD di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Dilansir dari laman pojoksatu.id, dalam soal ujian mata pelajaran PKN itu, terdapat pertanyaan terkait logo partai tersebut. Bahkan logo partai itu dikaitkan dengan lambang Pancasila.
Pada nomor 27 terdapat pertanyaan dengan mencantumkan gambar banteng moncong putih. Siswa diminta menjawab gambar tersebut merupakan lambang partai apa.
Munculnya pertanyaan yang berbau politik itu langsung menjadi perbincangan ramai. Terlebih, saat ini marupakan masa-masa kampanye jelang pemilihan umum 2019 mendatang.
Panwas Tingkat Desa, Enim Supriyadi mengatakan, pihaknya menemukan naskah ujian yang disusupi logo PDIP dan Golkar di SD Cibulakan, Desa Linggarmukti, Klapanunggal. Soal tersebut ada di ujian esai PKN.
”Kami sedang memeriksa kebetulan ada salah satu soal yang memperkenalkan salah satu partai,” katannya kepada Pojok Bogor.
Enim mengatakan, soal tersebut ditemukan pada Rabu (28/11) usai ujian. Atas kejadian ini dia melaporkan ke pengawas tingkat kecamatan.
Menurut penilaian Panwas, soal tersebut kurang pantas menjadi konsumsi untuk proses pembelajaran. Terlebih saat ini adalah masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019.
”Kami berharap agar ke depannya tidak ada (logo partai) di tingkat SD. Tingkat SD sila-sila pancasila itu cocok atau lambang negara. Kalau soal partai tidak pantas,” ucapnya.
Dikatakan Enim, berasarkan keterangan dari beberapa siswa, mereka tidak mengisi kolom soal tersebut. Mereka beralasan tidak tahu karena guru tidak pernah mengajarkan lambang partai politik di sekolah.
Sementara itu, para Pengawas Sekolah Kecamatan Tenjo, Ketua Kelompok Kerja Kecamatan dan Pengusaha Percetakan Naskah PAS, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor langsung melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.
Setelah pertemuan, pengawas dan pengusaha percetakan menyampaikan permohonan maaf disaksikan oleh Kepala Bidang Pembina SD, Sepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, Wawan Kuswandi serta perwakilan kelompok kerja Pengawas Sekolah KPPS.