Eni menegaskan, menahan BPKB tidak dibenarkan. Menurutnya, jaminan cukup hanya berupa surat pernyataan. ”Mestinya gak boleh menahan. Jaminan ya surat pernyataan. Mestinya cukup dengan pernyataan itu,” terangnya.
Ketika ditanya mengenai sanksi terkait peristiwa tersebut, dia mengatakan akan berkordinasi terlebih dahulu kepada Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada). ”Terlebih dahulu kita coba berdiskusi dan konsultasi dengan Arsada. Secepatnya akan dilakukan koordinasi. Tak lupa kami juga ucapkan belasungkawa atas meninggalnya bayi dari pasangan Toefan Nugraha dan Muslika,” terang Eni.
Penjabat Bupati Cirebon Dicky Saromi juga menyatakan keprihatinannya dengan adanya persoalan jenazah bayi yang ditukar dengan BPKB motor. Setelah memerintahkan kadinkes, Dicky memastikan persoalan tersebut bisa terselesaikan. ”Alhamdulillah sudah diatasi dinkes,” ungkapnya.
Baca Juga:Bupati Tunjuk Posisi Pj Sekda BaruBizpark Diminta Bereskan Masalah dengan Warga
Dicky menegaskan pihaknya akan membuat suatu terobosan untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan dengan segera. ”Ke depan saya akan buat Cirebon Quick Respons. Tentunya agar bisa membantu kesulitan-kesulitan masyarakat dapat ditanggapi oleh pemerintah,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Bejo Kasiono mengaku prihatin jika memang kondisinya demikian. Menurutnya, sangat tidak lazim atau tidak pantas ketika ada jenazah di rumah sakit yang hendak dibawa pulang oleh pihak keluarga, justru harus ada jaminan BPKB motor. Meskipun rumah sakit swasta, kata Bejo Kasiono, harusnya tetap mempunyai kewajiban sosial kepada masyarkat.
”Kalau memang itu fakta dan betul-betul warga yang tidak mampu, yang namanya jenazah di rumah sakit harus diprioritaskan pengurusannya. Artinya, keberadaan rumah sakit bukan semata-mata hanya mencari kenutungan saja,” tandas Bejo.
Dia menjelaskan, ketika ada warga yang kurang mampu harusnya pemerintah daerah masuk ke wilayah tersebut untuk ikut andil membantu masyarakatnya dengan membuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). ”Orang miskin dan anak terlantar itu kan jelas ditanggung Negara,” terangnya.
Terkait peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan hal tersebut seharusnya tidak dialami warga Jawa Barat. Sebab, pemprov telah memiliki berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan warga untuk membantu warga miskin. Salah satunya layanan quick respons.