BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang digunakan untuk pendanaan sejumlah proyek pemerintah pusat. Hal itu lantaran, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dinilai terlalu besar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil tidak terpaku dalam pendanaan proyek pemerintah pusat. Pasalnya, jika melihat pembangunan di beberapa provinsi lain, pemerintah pusat cenderung memberikan pendanaan yang besar.
”Bandara Cikembar ini, bandara ketiga agak besar volume APBD masuk di situ. Kita soroti soal keikutsertaan APBD masuk di situ. Kalau kita baca di Medan ada Kualanamu. Dari A sampai Z pembangunannya dibiayai pusat, kenapa di Jabar enggak bisa?” Kata Daddy di Bandung, kemarin.
Diungkapkan dia, untuk pembangunan Bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi dalam APBD perubahan masuk sebesar Rp 25 miliar dan Rp 50 miliar pada tahun 2019. Untuk itu, Daddy meminta Pemprov Jabar bisa merespon dengan cepat permasalahan tersebut.
”Artinya APBD Jabar dalam tanda kutip selalu digerus dengan volume pembebasan lahan,” kata dia.
Menurutnya, akan lebih ideal bilamana anggaran tersebut digunakan sebagai tambahan anggaran bagi sejumlah di Jawa Barat yang mendapat porsi APBD kecil. Lebik tepat lagi, lanjut dia, anggaran dialihkan bagi sejumlah program yang manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. (mg1/ign)
