SOREANG – Masih belum selesainya Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ternyata terkendala pembebasan lahan milik warga.
Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Naser mengakui, TPPAS Legok Nangka yang berada di Kecamatan Nagreg ini bermasalah sehingga Pemprov Jabar harus turun tangan.
Menurutnya, permasalahan pembebasan lahan sampai saat ini belum selesai. Sebab, uang pembebasan lahan di gelapkan oleh oknum. meski pelaku sudah di proses hukum dan ditahan, pembebasan lahan yang sisa 14 hektar harus segera diselesaikan.
’’Masalahan ini sangat mengganggu proses pemanfaatan TPPAS Legok Nangka,” ungkap Dadang kepada wartawan kemarin. (6/11).
Dadang mengusulkan, agar TPPAS segera beroperasi uang pembebasan lahan sebaiknya kembali dianggarkan melalui APBD Provinsi, sehingga untuk urusan uang yang digelapkan tersebut diselesaikan dengan pihak terkait dan Pemprov.
Dia menyebutkan, untuk dana pembebasan lahan yang tersisa tersebut diperkirakan berjumlah Rp 7 miliar.
Dadang menambahkan, TTPAS Legok Nangka nantinya akan dijadikan TPA regional Jawa Barat sebagai pengganti TPA Leuwigajah di Kota Cimahi. Sebab, TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat yang lokasinya terlalu jauh dan sudah overload.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruhzanul Ulum mengatakan, TPPAS Legok Nangka sudah sejak lama menjadi pemikiran Pemprov Jabar. Bahkan, pihaknya sudah membicarakan proyek ini dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tingkat nasional.
Dia mengakui, TPPAS Legok Nangka masih ada kendala. Namun, dia menjamin kendala tersebut akan selesai jika pengelolanya sudah ada.
’’Kita sudah kedatangan investor dari luar negeri, yang bersedia mengelola sampah di TPPAS Legok Nangka. Namun hingga sekarang belum ada fixasi, karena nantinya akan dilelangkan,” ucap Uu.
Sedangkan untuk penyelesaian pembebasan lahan, mantan Bupati Tasikmalaya ini berjanji akan segera menyelesaikan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Sehingga, harapannya TPPAS segera beroperasi.
“Luas lahan 60 hektar dengan biaya ratusan miliar ini sekarang terbengkalai, nanti Pemprov Jabar akan segera mengambil keputusan,” tutup dia. (yan)
