Seharusnya yang bertanggung jawab di sini Kadisdik Jabar karena dia yang mengeluarkan kebijakan dan pegang anggaran berdasarkan persetujuan anggaran yang ada di provinsi, artinya tidak harus menjadi tanggung jawab gubernur lagi karena Emil hanya melanjutkan dan belum bisa membuat kebijakan yang baru
Selain permasalahan BPMU, Aan juga mendapati masalah lainnya yang terjadi di Disdik Jawa Barat. Dia mengungkapkan, Kadisdik Jawa Barat dinilai telah melampaui wewenangnya sebagai Kadis, yakni mengenai permasalahan Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) dan juga terkait Surat Izin Memimpin (SIM) sekolah swasta.
Untuk itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena kebijakan dinilai melampaui batas, Ahmad Hadadi sebagai Kadisdik Jawa Barat. Terlebih, regulasi mengenai SIM hanya berlaku untuk sekolah swasta, sementara sekolah negeri tidak diharuskan memiliki SIM.
”Artinya, Disdik sudah melakukan dikotomi antara negeri dan swasta. Atas pertimbangan itu, sekolah swasta di lain pihak memerlukan dana untuk masyarakat tapi di sisi lain dengan konsep sekolah gratis sangat memerlukan bantuan dari pemerintah,” kata dia.
Sementara itu redaksi menerima sebuah screenshoot pesan WhatsApp diduga dari WA Grup Disdik Jabar Officials. Seseorang dengan nama tertera Kadisdik Hadadi menulis imbauan untuk para kepala cabang Dinas Wilayah I hingga XIII. Isi pesan tersebut Kadisdik meminta agar Ketua MKKS SMA dapat menghentikan rencana Kepala Sekolah SMA Swasta melakukan aksi unjuk rasa hari ini.
“Yt. Ka Cab Din Wil I sd XIII Mohon untuk diarahkan kpd seluruh Ketua MKKS SMA agar menghentikan rencana unjuk rasa Kep Sek SMA Swasta ke Gd Sate pd hr senin tg 5 Nov berkenaan kebijakan BPMU. BPMU sudah disetujui oleh DPRD tambahannya pd APBD P tidak sama seperti TA 2017 krn keuangan kas daerah yg tidak tersedia. Insyaa Alloh 2019 BPMU akan kembali normal spt th 2017 dg dilakukan penyesuaian2. Tolong untuk dimaklumi ini sudah jadi kebijakan pimpinan. Terimakasih,” kutipan pesan tersebut.
Hingga berita ini ditulis belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi, mengenai kebenaran pesan tersebut. (mg1/ign)
