Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut Racmat ditunjuk sebagai Plh Bupati Cirebon karena telah mengerti roda pemerintahan yang selama ini berjalan di Cirebon. Sebagai Sekda, Rachmat dinilai telah memahami birokrasi serta psikologis masyarakat Cirebon.
”Oleh karena itu pak Sekda harus mampu menjalankan roda pemerintahan dan jangan ada stagnan karena sudah dikasih wewenang oleh kami pemerintah provinsi,” kata Uu di Bandung, kemarin.
Uu mengatakan, setelah penunjukkan tersebut, Rachmat harus segara bekerja secara maksimal. Dirinya meminta Rachmat tidak ragu dalam membuat kebijakan maupun mengambil keputusan. Menurutnya Rachmat harus bisa memberi solusi agar roda pemerintahan tetap berjalan.
”Jangan sampai lambat dalam membuat keputusan dan membuat sebuah kebijakan, sehingga masyarakat tidak merasakan hadirnya Plh, yaitu pak Sekda di Kabupaten Cirebon,” kata dia.
Plh Bupati Cirebon Rachmat Sutrisno mengatakan, salah satu program yang akan diprioritaskan adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pasalnya, langkah tersebut dinilai penting guna menjamin pembangunan daerah tetap berjalan.
”Jadi terima kasih kepada Pak Wagub tadi amanatnya banyak banget, kayaknya beban semakin besar. Pertama prioritas di Cirebon sekarang memasuki pembahasan anggaran 2019,” kata Rahmat.
Dikatakan dia, selama pembahasan APBD di Kabupaten Cirebon berlangsung, dirinya akan berkonsultasi dengan Pemprov Jabar guna memastikan segala keputusan yang diambil sesuai aturan dalam perundang-undangan. Jika melihat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kata dia, terdapat tugas kewenangan dan hak kepala daerah.
”Saya mungkin hanya ada pada bagian tugas ketika nanti RAPBD telah disepakati bersama dengan Banggar, maka itu harus ada persetujuan bersama. Persetujuan bersama itulah menjadi ruang kewenangan. Nah ini perlu dikonsultasikan kepada Pemprov Jabar,” kata dia. (mg1/ign)
