oleh

Posisi ASN Sama dengan TNI/Polri

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sampai saat ini memang masih banyak daerah-daerah yang kurang mendapat sosialisasi menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Sehingga tak jarang acap kali terjadi gesekan dalam proses pemilihan, baik pemilihan kepala daerah hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 dengan tema ”Kebijakan Negara dan Netralitas ASN dalam Pemilu” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (16/10). Dalam kesempatan itu, Tjahjo tegaskan pemerintah akan mendukung penuh langkah-langkah yang sudah diprogramkan oleh KPU dan Bawaslu.

”Ini forum yang penting karena bagi Kemendagri walaupun kita sama-sama pemerintah tapi punya fungsi yang saya kira berbeda. Kami hanya meminta kepada posisi gakkumdu lebih di fokuskan sampai ketingkat yang paling bawah. Kedua, pemerintah dalam hal ini Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian juga bersinergi dengan TNI dan BIN mendukung agar stabilitas itu bisa terjaga,” kata Tjahjo.

Dikatakan, untuk stabilitas keamanan merupakan tanggungjawab aparat kepolisian. Walaupun memang dalam penegakkan hukumnya juga sudah ada badan khusus yang mengawas jalannya Pemilu seperti Panwas, Bawaslu. Tetapi, yang menjadi tugas pemerintah pusat dan daerah adalah harus mendukung upaya-upaya hukum nantinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga