oleh

Posisi ASN Sama dengan TNI/Polri

”Walaupun disitu ada Panwas, Bawaslu, MK, MA tapi tugas kami dan daerah juga harus mendukung penuh upaya-upaya hukum. Sehingga sinergi semua. Semua lembaga harus punya komitmen mendukung program dan langkah-langkah KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana dan penyelenggara tunggal Pileg dan Pilpres. Masyarakat juga harus berperan aktif,” ujarnya.

Untuk daerah yang termasuk dalam zona merah dalam pelaksanaan pemilu, lanjut Tjahjo hal itu dikarenakan belum optimalnya sosialisasi dari penyelenggara. Salah satu contoh adalah di Papua. Faktor geografis dan penduduk yang tempat tinggalnya tidak menetap menjadi persoalan kurangya masyarakat memperoleh informasi.

”Yang penting itu sosialisasi. Semua masih sama bahwa perlu dicermati adalah Papua. Di Papua itu kan masalah sosialisasi, masalah geografis. Khususnya yang ada di daerah puncak dan sebagian besar warganya tinggal tidak menetap. Saya kira sosialisasi ini perlu dioptimalkan. Kalau potensi saya kira semua berpeluang ada potensi, tergantung kita menjaga dengan baik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu pula, Tjahjo kembali menyinggung mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan pesta rakyat pada 2019 mendatang. Pihaknya optimis keterlibatan ASN bisa diminimalisir. Apalagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin sudah menegaskan bahwa posisi ASN saat pemilu sama dengan posisi TNI dan Polri. “Netralitas PNS kita optimis karena MenPAN-RB sudah punya program yang lengkap, aturannya juga jelas,” paparnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga