Kendati demikian, Ace menilai Airlangga akan siap jika sewaktu-waktu dipanggil untuk diperiksa penyidik (KPK). Pasalnya, sudah menjadi prinsip kader Partai Golkar untuk menghadapi proses hukum yang berlaku.
”Prinsipnya gini, Partai Golkar akan menghormati hukum. Proses hukum akan dijalani kalau memang itu bagian dari proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Mengenai pengembalian dana Rp700 juta yang dinilai merupakan dana suap proyek PLTU Riau-1 ke KPK, Ace menyebut itu sudah semestinya dilakukan. Ace menegaskan Golkar tidak akan menerima dana yang dinilai bermasalah.
”Justru dinilai bersumber dari keuangan tidak sah, dikembalikan. Karena itu kaitannya dengan partai, bukan kaitannya dengan kegiatan. Oleh karena itu buat kami, Partai Golkar, tidak mau menerima sumber dana yang melanggar aturan,” jelasnya.
Sementara itu, Eni menilai wajar Airlangga membantah bahwa ada pertemuan di rumahnya yang membahas soal proyek PLTU Riau-1. Namun, dirinya kembali menegaskan, pertemuan tersebut benar-benar dilakukan, dan telah disampaikan kepada penyidik.
”Kalau membatah ya gak apa-apa, tapi kan pertemuan itu terjadi dan ada. Semua sudah saya jelaskan ke penyidik. Pokoknya bahwa pertemuan itu ada, dan sudah saya jelaskan pertemuan itu apa saja kepada penyidik. Kalau Pak Airlangga manyangkal ya silakan saja, tapi kenyataannya yang ada di situ kan ada beberapa orang di situ. Pokoknya semua sudah saya jelaskan kepada penyidik,” kata Eni saat ditemui seusai diperiksa penyidik KPK. (riz/fin)
