”Jadi, 20 persen itu fokusnya bukan untuk urusan akademik secara utuh. Tetapi terpangkas oleh kontruksi (infrastruktur pendidikan), gaji dan lain sebagainya,” tegasnya.
Andai saja, alokasi anggaran 20 persen dialokasikan murni untuk urusan kualitas pendidikan salah satunya. Pasti hasil dengan besarnya anggaran akan berbanding lurus sebagaimana yang diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat baru, Ridwan Kamil.
Sebagaimana yang diminta oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menginginkan adanya perbaikan di sektor pendidikan. Komisi V akan segera menindaklajuti dengan mengevaluasi kembali program-program yang ada di Dinas Pendidikan Jabar khususnya kebijakan anggarannya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Waras Wasisto menemukan selama masa pemerintahan 2 periode Ahmad Heryawan uang APBD banyak berhamburan, banyak program yang tidak jelas.
”Di masa gubernur sebelumnya, anggaran itu banyak bocor, ya bocornya tidak lain ke pendukung-pendukungnya itu. Itulah kenapa salah satu alasannya anggaran kita defisit terus, karena penggunaan anggarannya tidak benar,” tegasnya.
Selain itu, di OPD selaku pengguna anggaran dirinya melihat rerata OPD-OPD itu hanya bisa me copy paste program-program sebelumnya dengan pola yang sama. Sehingga tidak efisien dan cenderung hanya menghabiskan anggaran saja tanpa hasil atau output yang jelas.
”Jadi wajar apabila uang APBD berhamburan yang tidak jelas, defisit karena OPD itu copy paste program, tidak ada inovasi,”keluhnya. (mg2/ign)
