Pither khawatir dengan kejadian ini, pemilik kendaraan menjadi malas untuk uji KIR. Mereka bersikap apatis, tidak mau menguji kendaraannya. Dampak lebih jauh, PAD jadi tidak terserap ke daerah karena proses pengujian KIR terhenti. Di sisi lain ketika mereka melakukan uji KIR ke Bogor, PAD masuk ke Bogor, padahal pemilik kendaraan adalah warga KBB.
Politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah pusat juga memberikan solusi terkait persoalan ini. Mereka juga mesti mendukung daerah dengan bantuan anggaran agar tempat pengujian kendaraan bermotor di daerah sesuai standar akreditasi Kemenhub. Khusus di KBB yang saat ini sedang membangun tempat pengujian dengan bantuan anggaran dari Pemprov Jabar Rp 14 miliar, paling tidak mendapatkan dukungan dari aspek peralatan untuk pengujiannya. “Pemerintah pusat juga jangan tutup mata dengan banyaknya tempat pengujian di daerah yang tidak lulus standar. Mereka harus memberikan dukungan anggaran juga. Karena ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di wilayah Bandung Barat,” tandasnya. (drx)
