JAKARTA – Pertemuan tandingan saat kubu petahana merapatkan barisan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dipimpin Prabowo Subianto melakukan pertemuan serupa dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pertemuan berlangsung hampir kurang dua jam tersebut membahas mengenai adanya kemungkinan terbentuknya koalisi hingga perhatian terhadap nilai tukar rupiah yang semakin melemah dalam beberapa waktu terakhir ini.
”Kami membahas dengan serius perkembangan situasi nasional empat tahun ini, utamanya yang dihadapi dan dialami oleh rakyat kita meliputi pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur, serta situasi moneter hingga melemahnya nilai tukar rupiah dan kondisi fiskal,” kata SBY dalam jumpa pers di Kediamannya, di Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (24/7) malam.
SBY mengatakan soal pembahasan pertama mengenai perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya paling penting soal kesejahteraan rakyat adalah penghasilan dan daya beli oleh golongan kurang mampu dan miskin. “Ada 40 persen kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang. itu menjadi persoalan kami karena ada persoalan disitu,”kata SBY.
Kemudian kedua soal permasalahan hukum dan keadilan bagaimana ia mengungkapkan harapan agar hukum tidak menjadi sebuah alat politik. Karena menurutnya pemberantasan hukum seringkali tajam kebawah dan tumpul keatas serta tebang pilih.
Selanjutnya ketiga, terkait bidang politik dan demokrasi, SBY berharap konstitusi dan Undang-Undang tata kenegaraan di implementasikan secara benar dalam kehidupan bernegara.
”Termasuk independensi masing-masing lembaga negara serta netralitas aparat. Kami juga mendukung adanya penertiban hoaks,” cetusnya.
SBY dan Prabowo yang hadir dengan dress code batik yang hampir sama bersepakat atas pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan sosial serta sikap anti radikalisme. Sebab persatuan bangsa dan sosial penting untuk dijaga bersama, juga kebhinekaan dan toleransi.
”Kita sepakat dan sependapat, tidak boleh membiarkan ekstrimisme dan radikalisme berkembang dalam dalih apapun. Posisi kami ini sangat jelas berpedoman dan selalu menjalankan pancasila dan UUD 45,”lanjutnya.
Setelah memaparkan kesepakatan diantara keduanya, SBY cobamenjelaskan pertemuannya bahwa Partai Demokrat mengisyaratkan tidak akan berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. Alasan tidak ingin berkoalisi karena banyaknya rntangan pada saat menuju kesepahaman
