BANDUNG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jawa Barat meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM non subsidi. Alasannya, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu akan berdampak terhadap langkanya BBM bersubsidi.
Mereka menyontohkan, masyarakat yang biasa menggunakan BBM nonsubsidi dipastikan akan beralih ke BBM yang lebih murah. Sehingga, akhirnya akan memengaruhi terhadap terkereknya harga-harga.
Kenaikan Harga BBM nonsubsidi secara tidak langsung, semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Ditambah dengan nilai rupiah yang terus melemah, daya beli masyarakat menurun, hingga masifnya tenaga kerja asing yang membuat rakyat Indonesia sulit bersaing dan menambah pengangguran.
”Ini bukti bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati Rakyat,” tutur Presiden BEM Rema UPI, Fauzan, Bandung kemarin (5/7).
Menurut Fauzan, pada tahun 2018 pemerintah melalui PT. Pertamina telah empat kali menaikan harga BBM. Terakhir pada 1 Juli 2018, BBM nonsubsidi mengalami kenaikan salah satunya Pertamax.
”Berdasarkan daftar harga terbaru yang dirilis Pertamina, harga Pertamax di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang sebelumnya Rp 8.900 per liter naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liternya. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini sama sebagaimana di wilayah Indonesia lainnya,” katanya.
Senada disampaikan Fanniar, Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi. Dia mengaku keberatan atas kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut. Dikatakan Fanniar, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se Jawa Barat memprotes keras, dan meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM nonsubsidi yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat.
”Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang nantinya akan berdampak terharap semakin langkanya premium di pasaran. Dan akhirnya akan menyebabkan naiknya harga komoditas,” terangnya.
Naiknya harga harga komoditas tentunya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan akan semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahtraan. ”Untuk itu, kami sepakat meminta pemerintah untuk segera insyaf. Segera memperbaiki seluruh kebijakan migas demi kesejahteraaan masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, BEM se Jabar pun sepakat meminta ke Pemerintah Pusat untuk berhenti menipu rakyat dengan melakukan pencitraan, dengan membuat kebijakan yang berorientasi kesejahteraan dan kedaulatan rakyat tetapi fakta di lapangan nyatanya tidak seperti itu.
