TASIKMALAYA — Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan. Tujuannya, memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).
Untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapat pelayanan terbaik, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison, terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, Edison pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.
“Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen kami dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Mohammad Edison usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Cabang Tasikmalaya, Kamis (5/7).
Menurut Edison, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat. Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman (sekitar 120 tahun, Red) baru meng-cover 85 persen populasi penduduk. Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99 persen populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100 persen populasi penduduk.
“Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah mencapai 23.671.713 untuk wilayah Kedeputian Wilayah Jawa Barat. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta di tahun 2019. Sehingga nantinya seluruh penduduk Kedeputian Wilayah Jawa Barat akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan,” paparnya.
“Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” sambung Edison.
