Dia menuturkan setidaknya ada tiga hal penting yang dilaporkan pihaknya kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat. Di antaranya, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 dan pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kedua yang dilaporkan adalah terkait pelaksanaan Asian Games 2018 pada Agustus mendatang. Dan hal ketiga, terkait keberlangsungan program yang sudah dianggarkan di APBD agar bisa berjalan lancar malah penyerapan bisa dilakukan lebih baik.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan peran Penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan akan optimal karena memiliki rekam jejak baik saat menjabat Kapolda Jawa Barat beberapa tahun lalu.
“Alhamdulillah, kami dengan Pak Iriawan sudah cukup lama berkoordinasi. Pak Iriawan menjadi sosok penting saat Polda Jabar menyetujui proses pembayaran STNK bisa dilakukan via ATM atau dikenal dengan layanan e-Samsat,” tutup Iwa.
Terpisah, sebelumnya Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menilai, keputusan pemerintah untuk menunjuk jenderal dari kepolisian sebagai Pj sarat dengan kepentingan. Padahal, di Pemprov Jabar sendiri ada Sekretaris Daerah (Sekda) Iwa Karniwa yang bisa dijadikan sebagai Pj.
Atas sikapnya tersebut, DPD sudah memerintahkan kepada seluruh anggota fraksi DPRD Jabar untuk tidak menghadiri pelantikan Pj Gubernur tersebut.
“Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah),” kata Mulyadi saat dihubungi kemarin (18/6).
Selanjutnya, Mulyadi mempertanyakan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah pusat menunjuk Mantan Kapolda Jabar sebagai Pj. adalah sebuah tindakan yang mencederai demokrasi dan diragukan netralitasnya.
“Seharusnya Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa yang sudah memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur. Sekda Iwa juga sudah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur dengan baik,” tegasnya.
Mulyadi mengkhawatirkan bahwa akan ada kecurangan di proses pilkada gubernur jawa barat karena ada calon yang merupakan perwira dari kepolisian yang juga mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan.
“Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi,” pungkas dia. (mg1/yan)
