Selain itu, sebanyak satu juta unduhan juga menjadi target sebelum tanggal 24 Mei mendatang. “Satu juta pada tanggal 23 Mei. Kan Jawa Barat 47 juta penduduk, masa sih gak ada sejuta,” kata dia.
Sementara untuk kesiapan bandara sendiri, BIJB sudah berkomunikasi dengan biro angkutan udara agar beberapa maskapai segera mendapatkan rute penerbangan. Pihaknya juga akan segera melakukan rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menentukan lima rute awal, di antaranya Sumatera Utara, Medan, Balik Papan, Surabaya, Bali dan Makassar.
”Bandaranya sendiri 24 Mei sudah beroperasi jadi tinggal rute penerbangan. Di bandara kan slotnya masih kosong karena masih baru,” kata dia.
Baca Juga:HARRIS – POP! Hotel Festival Citylink Tawarkan “Kampung Ramadhan”Gelar Workshop PPDB 2018
Sebelumnya, Direktur Keuangan PT BIJB M Singgih sempat menyebutkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2018 dari BIJB kemungkinan besar tidak akan terlaksana.
Salahsatunya kata Singgih, lantaran runaway yang kurang memadai karena tidak bisa menampung triple seven (Boeing 777) ketika take off maupun landing. Saat ini panjang runway baru 2,5 kilometer dari seharusnya 3 kilometer.
”Harapan kami panjang runway bisa terwujud menjadi 3 ribu meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing. Sedangkan eksisting baru mencapai 2.500 meter,” ujar M Singgih saat mendapat kunjungan Reses Anggota DPR RI Maruarar Sirait di kantor PT BIJB Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Senin (14/5).
Karena permasalahan itulah sebut Singgih, kemungkinan besar rencana penerbangan ibadah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo sulit terlaksana.
”Kalau lokasi lahan sudah oke.Tinggal kontruksi, rambu-rambu landasan, dan fasilitas lainnya belum ada. Kalau waktu pembangunan runway untuk panjang 500 meter membutuhkan waktu 5 bulan. Sedangkan ibadah haji 2018, pemberangkatannya diperkirakan Juli 2018, sekarang sudah bulan Mei 2018,” paparnya.
Selain persoalan runway, lanjut dia, PT BIJB juga berharap Kementerian Perhubungan RI segera menerbitkan izin badan usaha bandarudara (BUBU). Sebab, didalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, bahwa BIJB diamanatkan, di samping merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.
”Kalau secara administrasi from yang dibutuhkan sudah kami terpenuhi.Baik itu syarat administrasi, keuangan minimal 1 triliun, dan syarat manajerial,” tuturnya.