”Apabila sekolah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, dan setelah peringatan dan pembinaan selama tiga tahun masih tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka akan langsung dimerger, termasuk dengan perijinan operasional yang saat ini sedang diperketat akan menjadi salah satu syarat utamanya,” tambahnya.
Dari sekolah SMA, SMK dan MA yang akan dimerger itu, sekolah swastalah yang akan banyak dimerger. Meski demikian, untuk jumlahnya kata Ahmad dirinya belum bisa memberikannya ke public saat ini.Alasannya, masih dalam tahap evaluasi, tetapi yang jelas swasta terbanyak dibandingkan SMA, SMK negeri.
“Iya, swasta yang paling banyak akan dimerger karena negeri biaya ditanggung pemerintah dan biasanya banyak diminati dibanding dengan swasta,” ujarnya.
Dari total SMA, SMK dan MA yang ada di Jawa Barat sekitar 4 ribu, sekitar 30 persennya akan terkena merger atau sekitar 1.200 sekolah. Jumlah tersebut akan bertambah atau berkurang seiring proses evaluasi, pembinaan dan pengawasan sampai saat ini masih dilakukan.
Di tempat berbeda, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya mengkritisi rencana merger sekolah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Pasalnya. Menurut pandangan Komisi IV, pihaknya tidak melihat urgensinya ataupun kajian mendalam apa yang melatarbelakangi rencana merger dari Disdik Jabar ke Komisi IV DPRD Jabar sebagai mitra kerja selama ini.
”Kami minta rencana merger ini dikaji ulang, seberapa pentingkah merger ini, dan apakah akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan APK dan kualitas pendidikan di Jabar nanti, ini yang akan Kita tunggu dari Disdik Jabar,” katanya saat ditemui di DPRD Jabar.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana dengan dampak psikologis siswa dan SDM sekola tersebut. Meskipun memang merger tidak terlalu berpengaruh hanya namanya saja yang akan berubah. Namun demikian, rencana ini sebaiknya ditunda dan dikaji lebih mendalam apakah merger menjadi salah satu solusi meningkatkan APK dan kualitas pendidikan di Jabar yang saat ini masih rendah.
“Psikologis guru-guru dan anak peserta didik akan bagaimana? Saya justru menganjurkan kepemerataan saja,” katanya. (mg2/ign)
