”Kami tentunya mengacu kepada kedua aturan tersebut. Dalam kondisi sekarang ini, yang mungkin akan dilakukan dan yang paling pendek waktu atau prosesnya adalah Plt Bupati menentukan dulu Plt yang mengepalai tiga OPD tersebut. Nah, untuk penandatanganan surat Plt pun bisa dilakukan oleh Sekretaris Daerah,” kata dia.
Dalam pengisian Plt kepala OPD tersebut, dia menekankan, terdapat sejumlah pertimbangan yang dijadikan dasar. Di antaranya ialah pembuatan telaah staf oleh BKPSDM.
”Itu yang dijadikan dasar untuk dibuatkannya surat tugas Plt. Selanjutnya, teman-teman dari Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum berkoordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi, baik KASN maupun Kemendagri,” ucapnya.
Baca Juga:Tarif Air Tanah Naik 3 Kali LipatPilkada Jabar, Duo DM Salip Rindu
Menurut Piping, telaah sfat itu bakal diupayakan selesai secepatnya, bahkan selesai sehari jika memungkinkan. Dengan demikian, langkah berikutnya pun dapat segera diputuskan.
”Ini dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan di tiga OPD tersebut, baik pelayanan ke dalam (pemerintah) maupun ke luar (masyarakat),” tandasnya. (rmo/nif/ign)