”Proyek yang sudah 16 tahun tertunda ini (BIBJ) jangan sampai di 2018 molor lagi, jadi siap tidak siap BIJB akan dioperasionalkan,” ungkapnya.
Adapun dari aspek fisik, BIJB memiliki daya tampung kurang dari 2 juta penumpang. Sebab, run way baru 2.500 meter jadi kapasitasnya masih kecil. Tetapi, apabila target penyelesaian run way 3.000 meter dapat terlaksana maka dalam 1 tahun bisa mencapai 5,6 juta daya tampung penumpangnya.
Di sisi lain, setelah menuai banyak polemik akhirnya kucuran APBN Rp 350 miliar tidak bisa cair karena terhalang Kerja Sama Operasi (KSO) atau Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara atau AP II yang nanti akan menjadi operatornya. Sehingga, dalam hal ini yang akan menyelesaikan sisa run way adalah AP II.
”Bantuan Pemerintah Pusat Rp 350 miliar dipastikan tidak akan cair, keputusan ini keluar setelah adanya rapat dengan Kemenkomaritim. Untuk itu AP II sudah jelas harus segera menyelesaikan run way yang belum selesai,” urainya.
Sementara itu, anggota komisi IV dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga mempertanyakan soal dampak penutupan Bandara Husen Sastranegara Bandung. Dia berpandangan, masyarakat Kota Bandung justru harus menempuh jarak yang lebih panjang apabila Bandara Husen Sastranegara ditutup.
Menurutnya, justru penutupan Bandara Husen Sastranegara untuk penerbangan sipil secara totol tersebut dikaji kembali, meskipun memang dari aspek keamanan penerbangan Bandara Husen memang kurang tepat untuk penerbangan sipil, terutama untuk pesawat-pesawat tertentu (berbadan besar).
”Kalau Bandara Husen Sastranegara ditutup, jadi warga Bandung dan sekitarnya justru akan menempuh jarak yang lebih jauh ke BIJB jika ingin melakukan penerbangan, jadi harus dikaji kembali soal renana penutupan itu,” tuturnya.
Sementara itu, saat dihubungi Jabar Ekspres untuk mengonfirmasi mengenai rencana penutupan Bandara Husen Sastranegara Bandung yang dilakukan secara bertahap, pasca beroperasinya BIJB, Humas PT Angkasa Pura II, Bandara Husen Sastranegara Bandung, Mabruri tidak menjawab sampai berita ini dibuat. (mg2/rie)
