“LHP kali ini harus lebih baik dari tahun 2016, karena sudah didampingi BPKP. Kita juga memiliki ASN yang kompeten baik di pengadaan barang dan jasa, pengelola keuangan, juga bendaharawan,” ungkapnya.
Sofian menambahkan, beberapa permasalahan terkait LHP mengenai pelaporan pengelolaan dana desa akan menjadi perhatian. Terlebih, desa merupakan representasi dari Kabupaten Bandung.
“ Saya menginginkan Pemkab bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah sebaik mungkin, mudah-mudahan saja predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali kita dapatkan untuk pelaksanaan Anggaran tahun 2017,” tutup Sofian (yul/yan).
